PPh Pasal 15

PPh Pasal 15
Norma Perhitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri keuangan.
Ketentuan ini mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah "Build, Operate, and Transfer (BOT)
Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis, atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Perhitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.
Bunyi Pasal 15 UU PPh
Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.
Penjelasan Pasal 15 UU PPh
Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and transfer”).
Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.
Tabel Tarif PPh Pasal 15

No	Uraian	Tarif x DPP	Penyetoran & Pelaporan	Dasar Hukum
1	Charter Penerbangan Dalam Negeri	1,8%x Peredaran Bruto yang diterima berdasarkan perjanjian charter. TIDAK FINAL	Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411129, KJS: 101 Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.	KMK 475/KMK.04/1996 SE 35/PJ.4/1996
2	Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	1,2% x Peredaran bruto FINAL	Disetor oleh pemotong: disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor sendiri:disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411128 KJS: 410 Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.	KMK 416/KMK.04/1996 SE 29/PJ.4/1996
3	Perusahaan pelayaran dan penerbangan Luar Negeri	2,64% x Peredaran Bruto FINAL	Disetor oleh pemotong:disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor sendiri:disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411128, KJS: 411 Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.	KMK 417/KMK.04/1996 SE 32/PJ.4/1996
4	WPLN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia	Untuk negara yang tidak ada P3B dengan Indonesia: 0,44% x nilai ekspor bruto Penghasilan neto= 1% x nilai ekspor bruto Untuk negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia: disesuaikan dengan tarif P3B, untuk contoh penghitungan lihat di SE 2/PJ.03/2008. FINAL	Disetor sendiri paling lambattanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima penghasilan. Disetor dengan menggunakan SSP dengan: KAP: 411128 KJS: 413 Dilaporkan paling lambat tanggal 20bulan berikutnya dengan menggunakan Formulir dalam Lampiran I KEP 667/PJ./2001 dan dilampiri SSP lembar ke-3.	KMK 634/KMK.04/1994, berlaku mulai 1 Januari 1995 KEP 667/PJ/2001,berlaku mulai 29 Oktober 2001 SE 2/PJ.03/2008, ditetapkan tgl 31 Juli 2008.
5	WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak.	7% x tarif tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh x total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). Didalam SE 02/PJ.31/2003 disebutkan: 7% x 30% x total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). FINAL berlaku sejak 1 Januari 2003	Disetor dengan menggunakan SSP PPh Final paling lambat tgl 15 bulan berikutnya. KAP: 411128 KJS: 499 (krn tdk ada disebutkan secara spesifik ttg jasa maklon ini) Dilaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya. Tetapi tidak ada formulir khusus utk pelaporannya.	KMK 543/KMK.03/2002 SE 02/PJ.31/2003