Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi SE- 33/PJ/2013

SE- 33/PJ/2013 Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi

A. Umum
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, dipandang perlu menegaskan beberapa hal untuk memperjelas penerapan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) (JPT/FF) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight
charges) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013
tersebut.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjelaskan penerapan Dasar Pengenaan Pajak
berupa Nilai Lain untuk penyerahan JPT/FF yang di dalam tagihan jasa pengurusan
transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai DasarPengenaan Pajak.
2. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam penerapan Dasar Pengenaan
Pajak berupa Nilai Lain untuk penyerahan JPT/FF yang di dalam tagihan jasa pengurusan
transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) sehingga tidak terdapat
perbedaan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013.

C. Ruang Lingkup
Ruang Iingkup Surat Edaran ini meliputi penyerahan JPT/FF yang di dalam tagihan atas
penyerahan jasa tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges).

Selengkapnya Download Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 33/PJ/2013 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) yang di dalam Tagihannya terdapat Biaya Transportasi (Freight Charges)